"Biar jelas dulu semua, ya minimal kita tuntut nama baik dan kerugian material," ungkap Politisi Partai Hanura ini kepada media ini melalui aplikasi Whatsapp, Kamis (26/5/2022) pagi.
Akhiat menilai surat dari kompolnas 25 Februari. Ia menyayangkan kenapa baru sekarang akhir bulan Mei yang notabenya mendekati tahun ajaran baru.
"Menurut saya, dia itu cerdik dan cerdas dengan tujuan," ucapnya.
Sejak awal ia ingin menghancurkan dirinya sehancur hancurnya. Menurut Akhiat, Hadi Purwanto adalah LSM yang ingin berjualan buku sekaligus konsultan hukum sekolah-sekolah.
"Dia ingin jualan buku lewat penerbit-penerbit dengan cara memberi rekomendasi, agar kami kesulitan jualan buku sehingga mencari momen mendekati tahun ajaran baru atau PPDB , itu prediksi saya ,semoga salah', " terangnya.
Sebelumnya menurut Akhiat dirinya sudah pernah di minta keterangan oleh polres Mojokerto. Bahkan kepala sekolah, dinas pendidikan, percetakan,sales, dan penulis.
"Semua sudah dan dinyatakan tidak di temukan unsur pidananya, dia laporkan saya ke Polda ,bupati , DPRD (BK), gubernur, menteri pendidikan, presiden , laporan ke propam, terakhir kompolnas semua jawabannya ditindak lanjuti untuk klarifikasi," tandasnya.
Kemudian saat ditanya terkait pemalsuan ISBN dan tidak adanya pembayaran pajak. Ia menjelaskan, buku termasuk barang tidak kena pajak. Untuk Pajak cetak ada tapi di bayar oleh percetakan sendiri dan masuk di HPP ( harga pokok produksi). Pajak percetakan urusannya percetakan, buku dengan isi yang sama dengan penerbit lain tidak masalah bila sudah ada MOU dengan penerbit tersebut.
“Bila percetakan yang beli naskah dan diterbitkan oleh beberapa penerbit tidak jadi masalah karena hak dari percetakan tersebut. ISBN totalnya ada 390 item. apa itu ISBN, fungsinya apa lihat di google ada. Kalau isi materi menyimpang dari kurikulum, maka penerbit wajib menarik semua produk. Sanksi dalam perbukuan selain administrasi, sanksi yang paling berat adalah sanksi pembekuan akun, " tutupnya.
